RSS

REKOMENDASI WISMA HAJI I

29 Apr
I. Bidang Regulasi
  1. Undang–undang tentang pembangunan Desa agar dipriotaskan untuk segera disahkan.
  2. Dalam proses penyusunannya agar lebih mengakomodir aspirasi masyarakat, di harapkan intensifikasi publik hearing dengan para pemangku kepentingan terutama dengan DPP APDESI.
  3. Memberikan mandat pada ketua umum untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun kebesaran dan kewibawaan untuk kemajuan APDESI dengan mengupayakan dukungan anggaran pemberdayaan organisasi di semua tingkatan  dan Angaran rumah tangga.
II. Kesejahtraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa harus diawali dengan peningkatan kesejahtraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperiotaskan hal-hal sebagai berikut :
  • Menetapkan gaji Kepala Desa  dan Perangkat Desa secara adil dan profesional yang di berikan setiap bulan sebagai konsekwensi logis dari pengangkatan Sekdes menjadi PNS,
  • Masa Jabatan Kepala Desa 8 (delapan ) tahun tanpa periodesasi.dengan batasan usia maksimun 60 tahun.
  • Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya dilindungi dengan program Asuransi yang bermatabat.
  • Pada akhir masa bakti Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan purnabhakti .
III. Bidang Politik
1.    Karena kebijakan indentik dengan kekuasaan,untuk mewujudkan kebijakan yang harus berpihak pada mayoritas masyarakat  pedesaan, agar menciptakan iklim kondusif bagi para kepala Desa baik yang aktif maupun yang purnabakti di panggung legislatif dan eksekutif di semua tingkatan, baik kabupaten / kota ,propinsi dan pusat ( untuk menjadi anggota DPRD Kab / Kota,dan Propinsi,DPR RI, Bupati / wakil Bupati,Gubernur / wakil Gubernur,Menteri bahkan Presiden / Wakil Presiden.
2.    Pada  Pilpres 2014 kami mendukung Ketua Umum DPP APDESI masa bhakti 2014 – 2016 menjadi CAPRES / CAWAPRES.
IV. Bidang Pembangunan
·         Untuk Menyelesaikan masalah masalah perkotaan yang ditimbulkan oleh arus urbanisasi maka untuk membendungnya langkah yang paling  efektip adalah dengan meningkatkan kesejahtraan masyarakat di pedesaan melalui pembangunan yang berbasis industri pangan dan berorientasi pada masyarakat desa.
·         Mengganggarkan 7 % dari APBN untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembagunan Perdesaan.
Jakarta,  23 Maret 2011
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 29, 2011 in SERBA SERBI

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: